LAMPUNG, INDIWARTA.online – Dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) yang melibatkan Kepala Desa (Kades) Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Merdi Parmanto, mencuat ke permukaan. Masyarakat setempat menuding adanya indikasi mark-up anggaran dalam pengadaan dan pembangunan desa yang dinilai tidak transparan.
Menurut salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, penggunaan Dana Desa tahun 2023-2024 diduga tidak dikelola dengan baik dan terbuka. “Kepala desa tidak pernah memberi penjelasan rinci tentang realisasi anggaran ini kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya penyimpangan,” ujar sumber tersebut.
Total pencairan Dana Desa Bagelen pada tahun 2023 tercatat sekitar Rp1,21 miliar. Beberapa bidang pekerjaan yang dianggap bermasalah meliputi pembangunan balai desa, pengerasan jalan usaha tani, dan taman bermain anak. Anggaran untuk masing-masing proyek ini dinilai tidak sesuai dengan hasil pekerjaan di lapangan, bahkan diduga ada proyek fiktif.
Pada tahun 2024, anggaran desa meningkat menjadi sekitar Rp1,33 miliar. Lagi-lagi, sejumlah proyek yang tercantum dalam laporan anggaran, seperti rehabilitasi jalan desa, pembangunan pos keamanan, dan penguatan ketahanan pangan, disebut-sebut penuh kejanggalan. Warga mendesak agar aparat seperti Inspektorat, Kejaksaan Negeri Pesawaran, hingga Tipikor Polres Pesawaran segera melakukan audit dan investigasi.
“Kami hanya ingin kejelasan. Kenapa dana sebesar itu dikelola tanpa transparansi? Jika memang benar ada mark-up atau penyimpangan, kami berharap pihak berwenang segera bertindak,” tegas salah seorang warga.
Kritik ini juga diperkuat dengan harapan agar pengawasan terhadap alokasi Dana Desa lebih ditingkatkan. Masyarakat merasa hak mereka sebagai penerima manfaat tidak terpenuhi akibat dugaan penyimpangan tersebut. Keberadaan dana yang sejatinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa justru berpotensi disalahgunakan.
Namun, hingga berita ini diturunkan, Kades Bagelen Merdi Parmanto belum dapat ditemui untuk memberikan klarifikasi. Tim investigasi dari media pun mengaku kesulitan menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan keterangan resmi.
Masyarakat Desa Bagelen berharap agar kasus ini segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
“Kami tidak mau terus-menerus dirugikan. Jika memang terbukti ada korupsi, kami mendesak agar hukum ditegakkan seadil-adilnya,” pungkas seorang warga dengan penuh harap.
sumber : https://indiwarta.com